Pangkalan Bun- Penyebab Sopir Truk Serbu SPBU di Depan Kampus Untama Pangkalan Bun, Puluhan sopir truk melakukan aksi protes di SPBU depan Universitas Antakusuma (Untama) di Jalan Iskandar, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), pada Rabu (2/7/2025). Aksi ini dipicu oleh ketiadaan solar subsidi di SPBU tersebut, yang sebelumnya menjadi tempat andalan para sopir untuk mengisi bahan bakar operasional harian.
Keputusan penghapusan distribusi solar subsidi di SPBU depan Untama dan pengalihannya ke SPBU Simpang Runtu—yang berada di bawah grup perusahaan yang sama dengan SPBU Cagar Patra—menimbulkan kekecewaan besar di kalangan sopir. Mereka menilai kebijakan ini tidak transparan dan merugikan masyarakat kecil yang bergantung pada BBM bersubsidi.
Protes Penyebab Sopir Truk: “Kami Diberatkan dengan Jarak dan Biaya Tambahan”
Edi Susilo, salah seorang sopir yang turut berunjuk rasa, menyatakan bahwa pemindahan lokasi penyaluran solar subsidi ke SPBU Simpang Runtu memberatkan mereka.
“Untuk mencapai SPBU Simpang Runtu, kami harus menghabiskan 30-50 liter solar lebih dulu. Ini berarti biaya operasional kami bertambah,” ujarnya.
Selain itu, para sopir juga tidak mendapat kepastian apakah kuota solar subsidi di SPBU Simpang Runtu akan mencukupi. Pasalnya, setiap SPBU memiliki pelanggan tetap yang berpotensi memperebutkan jatah solar bersubsidi.
“Kami hanya butuh solar untuk bekerja, bukan untuk dijual lagi. Ini menyangkut kebutuhan keluarga kami,” tegas salah seorang sopir.
SPBU Cagar Patra: “Kami Sudah Tidak Dapat Pasokan Solar Subsidi”
Perwakilan SPBU Cagar Patra, Iyus, mengonfirmasi bahwa sejak 1 Juli 2025, mereka tidak lagi menerima pasokan solar subsidi dari Pertamina.
“Kami sejak tanggal 1 Juli tidak menerima lagi distribusi solar dari Pertamina,” jelasnya.
Namun, alasan pemindahan distribusi ke SPBU Simpang Runtu belum dijelaskan secara rinci kepada para sopir. Hal ini memicu kecurigaan bahwa kebijakan ini terkait dengan upaya penertiban penyaluran solar subsidi melalui sistem barcode untuk mencegah penimbunan atau penjualan ilegal.
Pemerintah Diminta Turun Tangan Sebelum Aksi Meluas
Para sopir menuntut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat segera turun tangan menyelesaikan masalah ini sebelum gejolak di lapangan semakin meluas.
“Pemkab Kobar harus segera bertindak. Jangan sampai masalah kecil ini jadi besar karena tidak ada solusi,” kata Edi.
Kapolsek Arut Selatan, AKP Ratno, mengatakan akan diadakan pertemuan lanjutan untuk membahas persoalan ini dengan melibatkan pemerintah daerah, Hiswana Migas, dan pihak SPBU terkait.
“Kami akan segera menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Efek Domino Kebijakan Energi: Rakyat Kecil yang Terpukul
Kasus ini kembali menyoroti dampak kebijakan energi terhadap masyarakat kecil, khususnya para sopir truk yang menggantungkan hidupnya pada BBM subsidi. Jika tidak ada solusi cepat, bukan tidak mungkin aksi serupa akan terjadi di wilayah lain.
